Fadjroel Jubir Presiden

Jubir Alat Vital Presiden

“Wahai rakyat, kalian boleh mudik. Sing penting, 14 hari sejak tiba di kampung harus karantina dan diawasi para hulubalang” ujar adipati raja.Tak lama kemudian, seorang mahapati berseru: “wahai rakyat, pesan adipati tadi salah. Raja meminta kita semua tak perlu mudik”. Lalu rakyat pun bingung.

Fadjroel Jubir Presiden

Jubir Presiden harus cermat dan jelas dalam menyampaikan informasi. (credit: Magna Indonesia)

Kejadian ini tak hanya di negeri imajiner tetapi juga di Indonesia. Jubir dan menteri tak satu bahasa tentang perintah Presiden. Fadjroel Rachman sebagai jubir lewat press release bilang bahwa Presiden memperbolehkan mudik. Tak lama kemudian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meralat lewat release baru menyatakan bahwa Presiden minta masyarakat tak perlu mudik.

Perubahan perintah Presiden yang mirip rollercoaster menimbulkan tanda tanya: jelaskah alur komunikasi di lingkaran pembantu presiden? Bukankah institusi yang sehat semestinya diatur oleh standar kerja yang baku? Jika alurnya jelas dan baku, maka Pratikno tak akan mengoreksi Fadjroel.

Situasi krisis saat menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah dituntut cakap dalam berkomunikasi. Pertama, pesan dari pemerintah harus terang benderang. Tak boleh ada celah tafsir. Bahasa yang dipakai harus bahasa manusia. Bahasa yang tak perlu membuat dahi berkerut.

Fadjroel jubir presiden

Fadjroel Jubir Presiden

Tak perlu istilah-istilah yang membuat si pembicara terlihat seolah cerdas. Bahasa yang cerdas adalah bahasa yang dilihat, didengar, dan dipahami rakyat. “Tak boleh berkerumun”; “Jaga jarak 2 meter”, jauh terdengar lebih jelas daripada istilah social distancing yang kemudian berubah menjadi physical distancing.

Kedua, komunikasi publik harus satu pintu, menyandang status menteri koordinator tak berarti boleh mengomentari semua hal, sebab tak ada menko segala urusan. Jika disepakati lewat jubir, biarlah jubir yang bicara apalagi dia memang digaji untuk itu. Pakar komunikasi Paul Richards mengatakan, komunikasi di kala krisis harus satu pintu, jangan seperti ayakan yang punya pintu di mana-mana.

Ketiga, media dan publik tak boleh tahu jika ada masalah di lingkaran pembantu presiden. Jika jubir melakukan kesalahan, harus dicari cara untuk membuat alur seolah tidak ada yang salah. Tindakan Mensesneg langsung membantah pernyataan Jubir Presiden, tak hanya merusak reputasi jubir, tetapi juga Presiden karena akhirnya dianggap tak cakap memilih dan mengatur pembantu.

Jika pernyataan jubir harus dikoreksi, jauh lebih baik dilakukan beberapa hari kemudian. Jubir bisa menyatakan: “setelah rapat dengan kepala daerah, menteri, kepala gugus tugas Covid-19 dan Majelis Ulama, mudik di tengah pandemi adalah berbahaya. Maka Presiden meminta rakyat untuk tidak mudik. Toh tak ada nikmatnya mudik jika harus karantina diri selama 14 hari.” Tak ada yang kehilangan muka.

Jika kesalahan sejenis kembali terjadi, maka seruan orang-orang agar Presiden mencopot Fadjroel, bisa jadi tak lagi sekadar seruan. Sebab Presiden tentu tak mau Fadjroel seperti Sean Spicer mantan Jubir Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kerap menjadi berita bukan dikutip dalam berita. Terakhir, sah bagi pembantu untuk cari muka, tetapi jangan sampai kehilangan muka.

Bane Raja Manalu
CEO Magna Indonesia