Coronavirus‬‬ magna indonesia

Institusi Publik dan Komunikasi di Masa Krisis

Dunia saat ini tengah dihadapkan pada situasi sulit dalam rupa perang melawan penyebaran virus Corona. Untuk kasus Indonesia, upaya tersebut kian ‘ramai’ dengan kian tingginya tingkat stress warga akibat lalu lintas informasi yang semakin menambah keresahan.

Hal ini diperparah dengan panggung depan (front-stage) kegagapan pemerintah dalam upaya menanggulangi penyebaran virus Corona. Protokol dan stimulus yang dinilai reaktif, silang pendapat antar-pejabat, hingga tidak tepatnya pengelolaan komunikasi publik juga turut berperan di dalamnya.

Contoh terbesar dari buruknya pengelolaan komunikasi publik itu tak lain pada sosok Menteri Kesehatan, Letjen TNI Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. Lelaki berusia 55 tahun ini seolah menjadi musuh publik akibat gayanya yang dianggap terlalu santai dan menggampangkan masalah. Bisa jadi, ini pula yang membuat pemerintah kemudian menunjuk Achmad Yurianto sebagai juru bicara terkait Covid-19.

Coronavirus‬‬ magna indonesia

Seyogianya, dalam kondisi krisis seperti ini, ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian pemerintah atau institusi publik dalam mengelola pola komunikasinya. Pertama, institusi publik harus sigap melakukan analisis sentimen massa.

Dari analisis ini bisa diketahui hal apa yang paling menjadi perhatian publik untuk diatasi. Jangan sampai akun institusi publik berbusa-busa menyampaikan pentingnya infrastruktur di saat publik ingin melihat sikap tanggap pemerintah terkait penanggulangan virus Corona.

Dalam krisis seperti sekarang, kebutuhan publik tak lain soal perasaan terlindungi, atau dengan kata lain bahwa negara telah melakukan upaya yang sistematis untuk melindungi warganya. Poin ini yang mesti dicamkan betul oleh institusi publik, yakni agar bisa meyakinkan dan menenangkan masyarakat tentang apa yang akan dilakukan.

Kondisi terkini sesuai fakta sesungguhnya pun harus menjadi pertimbangan untuk disampaikan, begitu juga progress tindakan yang dilakukan. Hanya dengan cara inilah kemudian kepercayaan publik bisa didapat.

Kedua, institusi publik juga harus memastikan betul tentang kredibilitas. Pada soal terakhir inilah terletak nilai minus dr. Terawan, yang gagal memperlihatkan dirinya sebagai sosok kredibel. Gaya berkomunikasi yang ‘setengah bercanda’ ala dr. Terawan tentu tidak tepat saat krisis berupa pandemi Corona di depan mata. Padahal, pejabat publik semestinya memperlihatkan kredibilitas mereka yang bekerja mengatasi krisis ini.

Beruntung pemerintah kemudian bergerak cepat. Selain menunjuk juru bicara yang secara penampilan dan gaya berbicara lebih meyakinkan dibandingkan dr. Terawan, keputusan menunjuk Letjen Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease membuat publik lebih tenang. Pengalaman Doni di militer dan statusnya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengangkat kredibilitasnya di mata publik terkait penanganan virus Corona di Indonesia.

Akun resmi pemerintah juga wajib melakukan verifikasi data berjenjang sebelum melemparnya ke publik. Di era digital seperti sekarang, institusi pemerintah akan menjadi bulan-bulanan luar biasa bila kedapatan menyampaikan informasi keliru. Lebih jauh lagi, informasi keliru di masa krisis akan semakin mengikis kepercayaan publik. Akun tokoh maupun institusi pemerintah juga seharusnya bisa menjalankan fungsinya dalam ‘meluruskan’ informasi keliru yang berkembang di masyarakat.

Ketiga, di era seperti sekarang, aktivitas di media sosial justru harus ditingkatkan. Kuantitas dan kualitas unggahan harus lebih tinggi sebagai upaya untuk meyakinkan publik bahwa pemerintah sedang bekerja serius melindungi mereka. Saat perasaan terlindungi ini muncul, di situlah kepercayaan publik akan menguat.

Konten media sosial di akun tokoh maupun institusi pemerintah mesti lebih banyak bersifat membantu. Panduan atau ‘how to’ sangat dibutuhkan masyarakat yang kebingungan di masa krisis. Materi-materi seperti “Cara mencuci tangan yang benar” atau “Tips yang mesti dilakukan sepulang dari bepergian” tak jarang akan menjadi viral dan memudahkan untuk meraih kepercayaan publik.

Publikasi informasi terbaru, yang disertai infografis juga merupakan keharusan. Jangan sampai akun tokoh atau institusi resmi pemerintah kalah cepat dan kalah menarik dibanding akun-akun ‘swasta’.

Tentu masih ada sejumlah prinsip lain yang mesti dipahami oleh institusi publik dalam mengelola komunikasi di masa krisis. Magna Indonesia siap bekerja sama dengan institusi pemerintah dan swasta manapun dalam pengelolaan komunikasinya.